Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id- Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si turut menghadiri Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (RDP TLHP APIP) Tingkat Provinsi Maluku di Kota Tual, Kamis (17/11).

Wakil Bupati mengatakan, APIP Kabupaten MBD telah bekerja secara maksimal dalam mengamankan keuangan daerah.

Baca Lainnya :

• HADIRI PEMBUKAAN POPMAL IV, BUPATI HARAP MBD RAIH PRESTASI0
• BUPATI MEMBUKA PELATIHAN ENUMERATOR DESA 0
• PELANTIKAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA LETODA KEC : PULAU LAKOR KAB. MBD0
• Launching Siswaskeudes, Bupati: Pengelolaan Keuangan Desa Lebih Transparan dan Akuntabel0
• PKN TK. II 2022, KADIS KOMINFO GELAR SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS E - OFFICE MBD0

“Saya yakin, Inspektorat MBD sudah bekerja secara maksimal dan mampu menghasilkan laporan pemeriksaan keuangan daerah yang detail dan terperinci" katanya. 

Ia berharap, semua hasil pemeriksaan APIP MBD dapat segera ditindak lanjuti serta diselesaikan sesuai aturan dan waktu yang diberikan. Sehingga perlu adanya dukungan dari semua OPD terkait.

“Saya berharap ada langkah dan terobosan dari Inspektorat MBD untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena, apabila melihat data yang dipaparkan, maka semua kabupaten/kota termasuk MBD baru mencapai 53,27 %”, harapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Orno saat membuka Rapat Pemutakhiran Data tersebut mengakui bahwa tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi APIP masih rendah.

Sesuai data sementara penyelesaian tindaklanjut terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota baru mencapai 53,27%, sedangkan pencapaian tindak lanjut pada  OPD tingkat Provinsi Maluku baru mencapai 55,19%.

“Tingkat kepatuhan atas rekomendasi APIP masih rendah, maka perlu langkah dan strategi untuk menyelesaiakannya secara maksimal” harap Orno.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan tema upaya Penyelesaian Tindaklanjut yang maksimal demi Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik agar memacu Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.

Wakil Gubernur mengatakan, kehadiran APIP dalam mengawal tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan mampu memaksimalkan upaya-upaya pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama.

Ia berharap inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa mengawal juga penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, karena penyelesaian tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI merupakan salah satu unsur indikator dalam rangka penetapan opini penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hal itu harus diselesaikan dalam tahun ini dengan baik. Kalwedo. (Kominfo)