HADIRI RPD TLHP APIP DI TUAL, WAKIL BUPATI HARAP ADA UPAYA PENYELESAIAN

By admin 18 Nov 2022, 15:03:58 WIB Pemerintahan
HADIRI RPD TLHP APIP DI TUAL,  WAKIL BUPATI HARAP ADA UPAYA PENYELESAIAN

Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id- Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si turut menghadiri Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (RDP TLHP APIP) Tingkat Provinsi Maluku di Kota Tual, Kamis (17/11).

Wakil Bupati mengatakan, APIP Kabupaten MBD telah bekerja secara maksimal dalam mengamankan keuangan daerah.


Baca Lainnya :

“Saya yakin, Inspektorat MBD sudah bekerja secara maksimal dan mampu menghasilkan laporan pemeriksaan keuangan daerah yang detail dan terperinci" katanya. 


Ia berharap, semua hasil pemeriksaan APIP MBD dapat segera ditindak lanjuti serta diselesaikan sesuai aturan dan waktu yang diberikan. Sehingga perlu adanya dukungan dari semua OPD terkait.

“Saya berharap ada langkah dan terobosan dari Inspektorat MBD untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena, apabila melihat data yang dipaparkan, maka semua kabupaten/kota termasuk MBD baru mencapai 53,27 %”, harapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Orno saat membuka Rapat Pemutakhiran Data tersebut mengakui bahwa tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi APIP masih rendah.

Sesuai data sementara penyelesaian tindaklanjut terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota baru mencapai 53,27%, sedangkan pencapaian tindak lanjut pada  OPD tingkat Provinsi Maluku baru mencapai 55,19%.

“Tingkat kepatuhan atas rekomendasi APIP masih rendah, maka perlu langkah dan strategi untuk menyelesaiakannya secara maksimal” harap Orno.


Pelaksanaan kegiatan ini dengan tema upaya Penyelesaian Tindaklanjut yang maksimal demi Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik agar memacu Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan ke depan.

Wakil Gubernur mengatakan, kehadiran APIP dalam mengawal tujuan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, diharapkan mampu memaksimalkan upaya-upaya pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama.

Ia berharap inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa mengawal juga penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI, karena penyelesaian tindaklanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI merupakan salah satu unsur indikator dalam rangka penetapan opini penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hal itu harus diselesaikan dalam tahun ini dengan baik. Kalwedo. (Kominfo)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment