Tiakur-news-malukubaratdayakab.go.id- Pasca pelaksanaan Launching Gerbangdutas Tahun 2023, 15 Juni  lalu oleh Menko Polhukam, Mahfud MD dan Mendagri, Tito Karnavian, Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) akan menggelar rapat pemantauan evaluasi pembangunan infrastruktur fisik perbatasan dan tindaklanjut pelaksanaan Gerbangdutas Tahun 2023 di Kabupaten Maluku Barat Daya pada 27 Juni 2023 mendatang. Kegiatan akan dilangsungkan pada Grand Mercure Kemayoran Jakarta.

Baca Lainnya :

• Kejuaran Voli Bupati Cup I 2023 resmi dimulai0
• MBD Jadi Tuan Rumah Forum Koordinasi Kepegawaian Provinsi Maluku 20233
• PENCANANGAN GERBANGDUTAS TAHUN 2023 DI MBD OLEH MENKOPOLHUKAM DAN MENDAGRI0
• PULAU MEATIMARANG DIKUNJUNGI MENKOPOLHUKAM DAN MENDAGRI0
• MENKOPOLHUKAM DAN MENDAGRI TIBA DI MBD, DISAMBUT BUPATI DAN FORKOPIMDA0

Pelaksanaan rapat antara Kementerian/Lembaga (K/L) dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut diagendakan membahas pertama, evaluasi dan tindaklanjut pasca pelaksanaan Gerbangdutas tahun 2023, kedua, pokok-pokok permasalahan yang dihadapi serta usulan solusi pemecahan masalah, dan ketiga, penyusunan rekomendasi. Kementerian/Lembaga yang dihadirkan BNPP RI antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementeroian Desa PDTT dan Kementerian Kominfo.

Rapat digelar oleh BNPP nanti yang melibatkan K/L terkait, sebagai wujud tindaklanjut program percepatan pengembangan infrastruktur konektifitas, pengembangan infrastruktur sosial dasar serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kawasan perbatasan. Usulan program kegiatan kawasan perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya diakomodir dalam dokumen proposal yang diserahkan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach, ST secara langsung kepada Menko Polhukam sebagai Ketua Pengarah BNPP RI pada pelaksanaan launcing Gerbangdutas lalu.

Adapun usulan kebutuhan pengembangan infrastruktur yang akan dibahas antara lain, pemekaran dusun menjadi desa, bertujuan mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik serta meningkatnya daya saing desa. Pembangunan baru depo BBM; pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit; pembangunan jalan, embung, SPAM, IPLT dan rumah susun; pembangunan Rumah Layak Huni; pembangunan rumah aman; pembangunan rumah logistik nencana; pengembangan daya tarik wisata; pengembangan ekowisata; pembangunan perhubungan Laut, Darat dan Udara; pengembangan sektor kelautan dan perikanan; pembangunan rumah produksi tenun ikat; pembangunan  rumah kemasan; pembangunan sarana prasarana PAUD, SD dan SMP; pembangunan Gelanggang Olahraga; dan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi khususnya peningkatan kualitas dan kapasitas telekomunikasi serta akses internet.

Bupati berharap dengan digelarnya rapat tindaklanjut kedepan, dapat membantu Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

“Kebutuhan yang diusulkan daerah adalah kebutuhan prioritas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pada kecamatan-kecamatan lokpri perbatasan negara. Kiranya direspon positif oleh Kementerian/Lembaga guna mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku Barat Daya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah,” harap Bupati.