Tiakur-news.malukubaratdayakab.go.id– Kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam wilayah hukum Polda Maluku hingga saat ini terbilang aman, damai dan kondusif. Hal ini merupakan tanggung jawab pihak Polri bahkan secara khusus dalam tahapan pemilu hingga Tahun 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum melalui Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Drs. Mohamad Rum Ohoirat selaku narasumber pada kegiatan Webinar Nasional yang diselenggarakan Dinas Kominfostaper Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) secara virtual, Kamis (25/05/2023).

Baca Lainnya :

• MBD SANGAT RENTAN PENYEBARAN INFORMASI PADA PEMILU 2024 0
• PEMILU 2024 TERGANGGU DISINFORMASI0
• Bupati : Hoax Politik Melemahkan Ketahanan Nasional0
• Pelatihan Operator Dapodik Jenjang SMP Tahun 20230
• PERINGATAN HARKITNAS MOMENTUM MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN0

Rum Ohoirat menjelaskan, pengalaman membuktikan bahwa terdapat beberapa kejadian besar di Maluku berawal dari penyebaran informasi hoax di masyarakat. Katakanlah kerusahan masyarakat yang bernuasa SARA pada tahun 1999, informasi hoax yang beredar walaupun dari mulut ke mulut namun akhirnya menimbulkan persoalan sosial yang sangat merugikan masyarakat bahkan dampaknya masih terasa secara psikologis hingga psikologi saat ini.

“Kami terus melakukan pemantauan terhadap penyebaran informasi hoax yang beredar di masyarakat, baik yang sudah maupun sedang ditangani pihak kepolisian. Untuk saat ini belum banyak informasi hoax terkait politik namun misalnya ada informasi yang beredar tentang pembakaran rumah ibadah dan sudah ditangani,” jelasnya. 

Lebih lanjut Ia mengatakan, Polda Maluku dalam penangangan informasi hoax jelang pemilu, wajib telah membentuk tim siber patroli yang setiap saat melakukan patroli di berbagai media sosial untuk mencari informasi hoax yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Terdapat informasi yang perlu diantisipasi antara lain konspirasi politik oknum, kelompok Politisi, Partai Politik untuk mengikuti Pemilu serentak 2024, serta mendapatkan simpati atau dukungan masyarakat yang memiliki hak pilih dengan potensi kerawanan antara lain penyelesaian data pemilih, upaya menjatuhkan atau mengangkat elektabilitas atau elektoral Caleg DPR RI, postingan haox, hate speech, profokasi dan pelanggaran UU ITE lainnya.

"Berdasarkan data hasil patroli siber dan laporan masyarakat ke Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Paluku. Data penyebaran konten ujaran kebencian dan profokasi SARA di wilayah Maluku, media sosial facebook adalah yang tertinggi, kemudian tiktok, serta whatsapp, kemudian diikuti oleh platform media sosial lainya ," ujar Kabid Humas Polda Maluku. 

Ia merincikan penyebaran konten pada media sosial facebook diwilayah maluku didominasi pada grup-grup facebook yang menjadi sasaran penyebaran konten Hoax diantaranya, Grup FB Informasi Maluku Terkini, 14,4 ribu Pengikut, Grup FB Informasi Maluku, 16,5 ribu Pengikut bahkan secara khusus di MBD terdapat FB Gerakan Membangun MBD dengan pengikut lebih dari 20 ribu pengikut.

“Kondisi keamanan dan kenyamanan di Maluku tetap harus dijaga dan kami mintakan dukungan pemerintah, penyelenggara pemilu dan masyarakat untukk secara bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan damai,” harap Ohoirat