news.malukubartdayakab.go.id, Tikaur – Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara virtual melalui zoom meeting bersama Menteri Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik Deputi Bidang Distribusi Jasa, Badan Pangan Nasional Deputi Persediaan dan Stabilisasi Pangan, Dirtjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Kepala Satuan TNI dan Kepala Daerah se-Indonesia, Senin (13/02/2023), di Ruang Rapat Kantor Bupati.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati, Kabag SDM Polres MBD, Kompol Noldi Chr. Pattimahu, Pasi Intel Kodim 1511 Pulau Moa, Kapten Inf. R. Totomutu, dan Pimpinan OPD terkait serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik Nasional Maluku Barat Daya.

Baca Lainnya :

• SEBANYAK 108 TURIS ASING KUNJUNGI PULAU KISAR0
• SUKSESI COKLIT DATA PEMILIH, BUPATI MINTA DUKUNGAN MASYARAKAT0
• WAKIL BUPATI : PERS BERPERAN MENGEDUKASI MASYARAKAT MELALUI KARYA JURNALIS0
• BUPATI MBD TERIMA DAN SERAHKAN KORBAN HILANG KE KELUARGA0
• PEMDA GELAR ENTRY MEETING BERSAMA BPK RI JELANG PEMERIKSAAN LKPD0

Menteri Dalam Negeri, Tito Kanarvian saat memimpin rapat menyampaikan perkembangan inflasi nasional dimana inflasi awal tahun menunjukkan trend yang sangat baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Januari 2023 berada di angka 5,28 %. Angka tersebut relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Januari tahun sebelumnya, ini berkat kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik.

“Bapak Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintahan di daerah. Perintah beliau untuk terus kita jaga inflasi, karena memang dinamika global internasional dan juga tentunya dalam negeri, terutama berkaitan dengan cuaca dan lain-lain, ” kata Tito Karnavian.

Adapun komoditas harga bahan pangan yang sering diwaspadai dan dipantau peningkatan inflasinya antara lain minyak goreng, beras, bawang, serta cabai, dan selanjutnya diikuti oleh bahan-bahan kebutuhan lainnya.

Menteri Dalam Negeri meminta empat (4) daerah terpilih dengan nilai inflasi rendah yaitu Provinsi Kalimatan Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumenep untuk memaparkan secara singkat Best Practice yang dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang terjadi, agar dapat dipelajari oleh pemerintah kota/kabupaten lainnya.

Harapan kedepan masing-masing pemerintah daerah dapat mengendalikan laju inflasi terutama pada bahan pokok pangan sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah daerah juga dimintakan untuk giat melakukan usaha dan bertanam sesuai dengan komoditas daerah masing-masing agar kegiatan impor dapat berkurang.