Tiakur, InfoPublik-Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kabupaten MBD, Rely Noach, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2025 di Jakarta, Senin (22).

Forum yang diikuti Ketua TP Posyandu provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia ini, bertujuan memperkuat kelembagaan Posyandu sebagai wadah pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Rakornas diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan tema “Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Acara dibuka langsung Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswati Karnavian.

Baca Lainnya :

• Bupati MBD Dorong Pantai Lawain Jadi Wisata Favorit0
• Sosialisasi Rumah Subsidi, Bupati MBD Dorong ASN Sukseskan Program Nasional0
• Gelar Kemba, Kajari MBD Ajak Pramuka Berani Berubah dan Mau Belajar0
• KKKS Gelar Kemah Bakti Pramuka Penggalang di Nyama0
• Wabup MBD Hadiri Evaluasi Pengawasan Pemilu Serentak 20240

Rely Noach mengatakan, hasil Rakornas Posyandu 2025 menjadi pijakan penting dalam memperkuat peran posyandu di daerah, termasuk di Kabupaten MBD.

“Rakornas ini memberikan banyak masukan tentang bagaimana posyandu bisa lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat saat ini, baik dari sisi pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga hingga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Rely, persoalan stunting masih menjadi salah satu tantangan utama di Kabupaten MBD yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Posyandu memiliki peran vital dalam deteksi dini, pendampingan gizi serta edukasi kepada orang tua.

“Di Kabupaten MBD, kami terus mendorong agar posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga pusat edukasi keluarga. Misalnya, orang tua bisa mendapatkan informasi seputar pola asuh, gizi seimbang, hingga stimulasi tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Penasehat TP Posyandu Pusat menyampaikan arah kebijakan Kemendagri, dalam implementasi penyelenggaraan Posyandu terhadap enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mendukung program prioritas Presiden.

Enam SPM tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, permukiman serta ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

“Saat ini cakupan Posyandu tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan dasar, tapi meluas pada enam SPM ini. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari urusan wajib pemerintah,” ungkap Tito.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Pusat, Tri Suswati Karnavian, menekankan pentingnya sinergi antara TP Posyandu di daerah dengan dinas pengampu SPM seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas PMD dan lainnya.