Tiakur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) menggelar rapat lintas sektor dalam rangka advokasi Program Prioritas Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Senin (13/4/2026).

Baca Lainnya :

• Panen Perdana Padi Ladang di Desa Naumatang, Dorong Wetar Utara Jadi Lumbung Pangan MBD0
• Bupati MBD Tekankan Dukungan Penuh OPD pada Pemeriksaan BPK RI0
• Bupati MBD Hadiri Jalan Salib Jemaat GPM Tiakur, Tegaskan Penguatan Nilai Iman dan Toleransi ‎0
• Melalui Paripurna, DPRD MBD Tetapkan Rekomendasi Strategis atas LKPJ 20250
• Perkuat Pelayanan Publik, Bupati MBD Siap Implementasikan Rekomendasi DPRD0

Kepala Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Anton Dwi Nurcahyo, dalam sambutannya menegaskan bahwa keamanan pangan masih menjadi tantangan kompleks di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan, pangan yang dikonsumsi sehari-hari, baik yang berasal dari pasar, lingkungan sekolah, maupun rumah tangga, masih berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak dikelola dengan baik.

“Oleh karena itu, BPOM mendorong pelaksanaan program prioritas pangan nasional sebagai upaya perlindungan masyarakat, yang tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Anton menjelaskan, program prioritas pangan nasional telah dilaksanakan sejak 2014 oleh BPOM dan mulai diimplementasikan oleh Loka POM pada 2024 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada 2026, program tersebut difokuskan di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lokus baru intervensi.

Ia menambahkan, program ini memiliki tiga pendekatan utama, yakni Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, serta Desa Pangan Aman.

Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga masyarakat.

“Kami mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan, fasilitasi kegiatan, serta integrasi program agar tidak berhenti pada advokasi, tetapi berlanjut menjadi aksi nyata di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Bupati MBD dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda MBD, Yafet Lelatobur, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah menilai kegiatan advokasi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin keamanan pangan masyarakat.

“Keamanan pangan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita tidak mungkin mencetak generasi unggul tanpa memastikan pangan yang dikonsumsi aman, sehat, dan bermutu,” demikian kutipan sambutan Bupati.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten MBD telah menetapkan sejumlah lokus intervensi program tahun 2026, yakni Desa Klis sebagai Desa Pangan Aman, SD Negeri Tiakur dan SMP Negeri Tiakur sebagai Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan, serta Pasar Rakyat Tiakur (Pasar Kalwedo) sebagai Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

Pemerintah daerah berharap lokus tersebut dapat menjadi percontohan (role model) bagi wilayah lain di MBD dalam membangun budaya keamanan pangan yang berkelanjutan.

Selain itu, melalui perwakilannya, Bupati juga berharap BPOM dapat membuka kantor filial di Kabupaten MBD guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penulis: Jemima Kaitjily

Editor: Marthen Watrimny