- Wabup MBD Minta Penjabat Kades Prioritaskan Kesejahteraan dan Transparansi
- Wisuda Unpatti di MBD Perkuat Komitmen Pembangunan SDM Daerah
- TMMD ke-128 Jadi Motor Pembangunan di Wilayah Terpencil MBD
- Sosialisasi Kepmen KP 89/2025, Kawasan Konservasi Wetar Barat Diperkuat
- Menuju Sang Saka Merah Putih, 88 Siswa MBD ikuti Seleksi Paskibraka 2026
- Bupati MBD Harap Usulan Daerah Terakomodasi dalam Musrenbang RKPD 2026
- Pemkab MBD dan Loka POM Perkuat Keamanan Pangan melalui Rapat Lintas Sektor
- Panen Perdana Padi Ladang di Desa Naumatang, Dorong Wetar Utara Jadi Lumbung Pangan MBD
- Bupati MBD Tekankan Dukungan Penuh OPD pada Pemeriksaan BPK RI
- Bupati MBD Hadiri Jalan Salib Jemaat GPM Tiakur, Tegaskan Penguatan Nilai Iman dan Toleransi
Resmikan Sebelas MPP, Menpan PANRB Sebut MPP MBD Pertama di Maluku
Keterangan Gambar : Sumber : Humas
Tiakur, InfoPublik-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto meresmikan 11 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru secara serentak di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Kesebelas MPP tersebut diantaranya berlokasi di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kabupaten Kediri,Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Mimika.

Baca Lainnya :
- Hadiri Rakornas, Ketua TP-PKK Kabupaten MBD Komitmen Perkuat Peran Posyandu0
- Bupati MBD Dorong Pantai Lawain Jadi Wisata Favorit0
- Sosialisasi Rumah Subsidi, Bupati MBD Dorong ASN Sukseskan Program Nasional0
- Gelar Kemba, Kajari MBD Ajak Pramuka Berani Berubah dan Mau Belajar0
- KKKS Gelar Kemah Bakti Pramuka Penggalang di Nyama0
Dengan diresmikannya 11 MPP baru hari ini, jumlah MPP menjadi 296 MPP atau 58 persen pemerintah daerah yang menyelenggarakan MPP di seluruh Indonesia. Menteri Rini berharap kehadiran MPP tidak hanya menambah angka, tetapi meneguhkan komitmen bahwa MPP adalah ruang kolaborasi dan simbol pelayanan publik masa depan.
Usai peresmian MPP secara hybrid, kegiatan dilanjutkan dengan knowledge sharing penguatan kolaborasi kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan MPP. Kegiatan knowledge sharing menghadirkan Co-founder & Chief of Growth Officer Think Policy Florida Andriana serta Ketua Umum Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI) Imam Gunarto sebagai narasumber.

Dalam sesi wawancara Bupati MBD, Benyamin Th. Noach mengatakan MPP di Kabupaten MBD sudah beroperasi selama dua bulan dengan tujuh instansi dan 32 layanan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati MBD mengundang kehadiran Menteri PANRB, Rini
Widyantini mengunjungi MPP
yang ada di Kabupaten MBD secara langsung.
“Mohon izin, kalau Ibu ada waktu, berkenaan berkunjunglah ke tempat kami biar memberikan semangat kepada kami di sini,” ajak Bupati Noach.
Sementara itu, MenPANRB Rini Widyantini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Pemerintah Kabupaten MBD, atas komitmennya untuk lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat.
“Tentunya sebagai MPP pertama di Provinsi Maluku, saya berikan apresiasi
yang setinggi-tingginya atas komitmen mendekatkan pelayanan ke masyarakat,”
ungkapnya.
Rini menyampaikan salam hormat dan semangat bagi pemerintah daerah dan petugas MPP. Walaupun layanan masih sedikit, tidak mengapa nanti lama-lama akan diperbanyak, yang utamanya semua masyarakat terlayani.

Pada kesempatan tersebut, Ia juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi
MPP Kabupaten MBD bersama Wakil Menteri PANRB secara langsung.
“Insyaallah kalau ada kesempatan, saya dan pak Wamen akan langsung
melihat MPP yang sudah bapa lakukan dan meskipun baru dua bulan, kedepannya
masyarakat akan percaya dan merasakan manfaat bahwa kita bertugas untuk
memberikan layanan terbaik,” imbuhnya.
Turut hadir seluruh
Bupati dan Wali Kota Lokus Peresmian MPP Triwulan III 2025 yang hadir secara
daring; Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru;
Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Tantan Sulistyana; para
Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkup Kementerian PANRB; serta
perwakilan instansi vertikal penyelenggara layanan di MPP.










